IJAZAH HOMESCHOOLING
Homeschooling, Homeschooling Starter Kit

Mengejar ‘Ijazah Homeschooling’ Melalui PKBM Resmi

Saya sempat mendapat beberapa pesan masuk yang bertanya tentang homeschooling. Kebanyakan dari pertanyaan itu adalah kekuatiran orang tua mengenai ijazah. Hmm… kalau membaca posting saya yang lalu mengenai Peraturan dan Legalitas Homeschooling di Indonesia, sebenarnya kita tidak perlu kuatir dengan hal ini.

Kenapa Tidak Perlu Kuatir Dengan Ijazah Homeschooling?

Karena sebagai warga negara, mendapatkan pendidikan adalah hak kita sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selain itu, dalam UU No 20/2003  disebutkan bahwa ada tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal (kursus, pendidikan kesetaraan), dan informal (pendidikan oleh keluarga dan lingkungan).

Keluarga kami memilih pendidikan informal dan itulah yang menjadi fokus tulisan ini.

Apa Itu Pendidikan Informal dan Ijazahnya Bagaimana?

Pendidikan informal, terdapat dalam pasal 27 UU No. 20/2003 sebagai berikut :

(1)   Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2)   Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)   Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bahagianya memilih pendidikan informal adalah keleluasaan merancang pelajaran berdasarkan tujuan pendidikan keluarga. Jadi, anak tidak terbebani dengan buanyaknya mapel yang dijejalkan lalu diujikan dalam bentuk soal UTS dan UAS yang hanya membuai dengan Lower Order Thinking Skill. Sampai tulisan ini dimuat, PKBM yang saya maksud Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menyelenggarakan program dan ujian paket dalam bentuk:

  •    paket A yang mendapatkan ijazah setara SD
  •    paket B yang mendapatkan ijazah setara SMP
  •    paket C yang mendapatkan ijazah setara SMU

Tapi memang, kita harus berhati-hati dengan si PKBM ini. Pernah ada beberapa lembaga yang tetiba muncul lalu menghilang. Kebayang kan paniknya ketika kita sudah bayar sekian, lalu memasukan anak untuk bersiap-siap ujian lewat PKBM tersebut, eh.. tau-tau lembaga itu menghilang atau malah kita dititipkan di PKBM lain.

Nah, untuk memeriksa resmi tidaknya PKBM, kita bisa mengunjungi situs BINDIKMAS dari pemerintah. Situs ini memberikan kejelasan lembaga mana saja yang sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM secara online. Silahkan klik gambar di bawah ini yang akan mengarahkan pada situs tersebut.

ijazah homeschooling

Caranya cukup dengan 3 langkah mudah kok:

  1. Masuk ke situs Data Referensi Pendidikan (kalau mau tahu jumlah resmi di tiap daerah, bisa arahkan kursor di bagian petanya)
  2. Klik Provinsi yang mau dituju di tabel sebelah kanan (kalau saya klik DKI JAKARTA)
  3. Lalu akan muncul laman Rekapitulasi Data. PKBM yang dicari bisa dimasukan ke dalam kolom-kolom tab sebelah kiri, atau langsung klik kabupaten/ kota yang dimaksud, atau klik gambar kaca pembesar pada kolom paling kanan.

Tadaaaaa… muncullah lembaga yang bisa dipilih. Centang hijau akan diberikan kepada lembaga yang sudah mendaftar dan mendapatkan NILEM untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika klik NILEM-nya, kita akan diarahkan ke laman referensi seperti di bawah ini. Jadi, jangan kuatir lagi soal ijazah homeschooling, ya. Kuatirlah pada kualitas pendidikan yang kita suguhkan kepada anak-anak kita saja. ^_^

nilem-referensi

Homeschooling, Homeschooling Starter Kit

Peraturan Dan Legalitas Homeschooling di Indonesia

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Bagi yang memilih homeschooling tidak perlu khawatir mengenai legalitas homeschooling di Indonesia. Karena sesuai dengan Undang-undang No 20 tahun 2003. Disebutkan bahwa ada tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal (kursus, pendidikan kesetaraan), dan informal (pendidikan oleh keluarga dan lingkungan).

Selengkapnya mengenai pendidikan informal, terdapat dalam pasal 27 undang – undang No 20 tahun 2003 sebagai berikut :

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan undang – undang ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan homeschooling legal di Indonesia. Selain itu siswa homeschooling memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian dan memperoleh ijazah kesetaraan yang dikeluarkan oleh Depdiknas, yaitu :

  • paket A setara SD
  • paket B setara SMP
  • paket C setara SMU

Pelaku homeschooling juga memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

‘Peraturan homeschooling’

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah soal nama. Indonesia mengalih bahasakan homeschooling menjadi SEKOLAH RUMAH

Peraturan homescholling ini terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 129 Tahun 2014 tentang “Sekolah Rumah”.

Pada Pasal 1 Ayat (4) disebutkan : yang dimaksud sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain.

Bagi keluarga yang ingin secara mandiri melaksanakan homeschooling, maka bisa mengambil bentuk SEKOLAH RUMAH TUNGGAL

Jika ingin membuat lembaga, SANGAT DISARANKAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN NAMA HOMESCHOOLING, karena homeschooling itu bukan sekolah. Hal ini juga tidak mendidik literasi peserta didik karena kata homeschooling tidak digunakan semestinya.

Ada 2 jenis sekolah rumah yang bisa dibuat:

1.. Sekolah rumah Majemuk, yaitu layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.

2. Sekolah rumah Komunitas, yaitu kelompok belajar berbasis gabungan
sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama
berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan mengunduh aturan berikut:

PERMENDIKBUD NO 129 TAHUN 2014 TENTAMG SEKOLAH RUMAH.

Sumber :

https://jdih.kemdikbud.go.id