My Reflection, My Thoughts

Fenomena Sekolah Ruko

***Pengantar artikel yang ditulis Juwono Sudarsono, Mendikbud 1998-1999, di bawah ini. ***

Saatnya cari sekolah sudah tiba. Bagi yang memilih sekolah swasta, perburuan lebih menantang lagi karena banyaknya pilihan. Dari sekolah nasional, ada plusnya, internasional, sampai sekolah abal-abal.

Yup. Sekolah abal-abal. Sekolah- sekolah ini memanfaatkan keawaman ilmu orangtua atau malah mampu menangkap idealisme untuk dijual tapi tak bisa mengejawantahkan secara teknis. Karena mau tidak mau, tata kelola sekolah ya memang teknis pelaksanaan. Ngerinya, sekolah semacam ini menjamur dimana-mana. Agar dibuat mentereng dan bertingkat, disewalah ruko agar mempesona.

Cuma ilustrasi
image[cuma ilustrasi]

Di jabodetabek ini memang lagi menjamur sekolah2 ruko. Mereka bukan lembaga pendidikan yang secara terhormat menyatakan diri sebagi kursus, pendidikan alternatif, PKBM, flexi-school, namun benar-benar mendeklarasikan diri sebagai sekolah umum. Ya, sekolah umum tanpa izin.

Memang tidak bisa digeneralisir karena beberapa sekolah bertahan berkat kualitas tata kelola dan SDM. Mereka yang melek aturan juga mengalihkan kepemilikan ruko menjadi milik sendiri. Akhirnya, sekolah pun bertransformasi dan layak disebut sekolah berkualitas.

Tapi, sayangnya, ada juga sekolah- sekolah yang sama sekali tidak layak disebut sekolah… amburadul… no system at all. Pastinya ini yang membuat tingkat turnover sangat tinggi. Dan korbannya… ya siswa lagi. 😦

Akhir dari suksesnya sang marketing menjual program adalah pindahnya para orang tua setelah tertipu. Bayar uang pangkal lagi di sekolah lain, tentunya setelah mereka melek informasi. Bagi orang tua yang sudah ‘all out’ bayar semua, pilihannya cuma satu : pasrah…

Duh… bagaimana cara menertibkan sekolah seperti ini ya? Dan yang terpenting, bagaimana mengedukasi orang tua dan anak sebelum jadi korban mereka?

Pertanyaan ini semakin banyak setelah ibu Dhitta membagikan artikel di bawah ini di milis Ikatan Guru Indonesia. Semakin galau karena sekolah-sekolah ini kok ya ‘dibiarkan’ saja. 😦

============================
SEINDAH KEHIDUPAN

Juwono Sudarsono, Mendikbud 1998-1999

KOMPAS, 10 Juni 2015

http://budisansblog.blogspot.com/2015/06/sekolah-kehidupan.html

Jelang pertengahan November 1998, di tengah hiruk-pikuk semboyan”Reformasi Total” di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid di suatu kediaman di Jalan Irian, Jakarta Pusat.

Kami membahas lingkup dan materi kurikulum sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Karena kami yakin materi dan cara pengajaran cepat atau lambat harus diubah, Gus Dur-sapaan akrab Abdurrahman Wahid-mengingatkan agar reformasi pendidikan di telaah secara cermat karena perubahan sistem pendidikan perlu waktu. Minimal 1-2 tahun untuk menyusun konsep, 2-3 tahun memasyarakatkan, dan setelah lima tahun mulai dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Saya paham tentang hal ini meski merasakan betapa sulit memasyarakatkan reformasi yang didorong para tokoh politik yang mendesak agar reformasi dimulai “sekarang juga”.

Apalagi reformasi yang mendesak merombak kurikulum, mulai dari perubahan “Bahasa Orde Baru” ke arah “Bahasa Orde Reformasi”. Saya teringat pada pemeo “ganti menteri” dan “ganti kurikulum” pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dari zaman Menteri Pendidikan dan Pengajaran Priyono sampai Mendikbud Nugroho Notosusanto,

Saya pikir sekarang saya bakal kena batunya. Setelah belajar di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia Bagian Publisistik (sekarang Departemen Ilmu Komunikasi Massa FISIP), saya mulai berhadapan dengan orang pintar, para ahli dari berbagai institut keguruan dan ilmu pendidikan seluruh Indonesia yang ingin menyumbang pikiran tentang apa lingkup dan isi kurikulum yang “baik dan benar”.

Beruntung saya dibantu Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro (Direktur Pembinaan Sarana Akademik) dan Dr Anhar Gonggong (Direktur Nilai Sejarah dan Tradisional) di Depdikbud. Saya dikawal Letnan Jenderal Sofian Effendi, Sekjen Depdikbud yang kebetulan bos saya di Lemhannas 1996-1998. Saya pikir, karena saya dibantu teknolog asal Jawa (yang ayahnya, Prof Soemantri Brodjonegoro, pernah menjadi Rektor UI), oleh sejarawan Bugis-Makassar, dan oleh prajurit Kopassus asal Bireuen, Aceh. Agak lengkaplah, saya dibantu orang yang melambangkan rakyat yang mewakili sebagian besar Indonesia barat dan timur.

Gus Dur berseloroh, “Mas Ju jadi apanya ‘Mafia Berkeley’?” Julukan Mafia Berkeley disandangkan kepada sebagian tokoh ekonomi dan administrasi publik yang langsung atau tidak langsung membantu Prof Widjojo Nitisastro selama 20 tahun lebih (1966-2000).
“Saya hanya kroco bidang politik internasional, Gus, pernah belajar dengan beberapa teman dosen asal Aceh sampai ujung timur di Manado dan Kupang.”

“Wah, politik. Kalau begitu Mas Ju jadi tukang tembak (hit-man),” kata Gus Dur, mengingatkan saya pada film The Untouchables yang diperankan Kevin Costner, Sean Connery, dan Robert De Niro sebagai Al Capone, tokoh mafia Chicago tahun 1929-1930.

“Begini,” kata Dur, “Saya ini ditanyain tentang itu lho, sekolah ruko yang menjamur di mana-mana, termasuk di daerah saya di Ciganjur. Itu namanya sekolah-sekolahan, enggak jelas alamatnya, enggak jelas izinnya. Itu namanya sekolah enggak keruan.”

“Saya ingat kata-kata Satryo Soemantri Brodjonegoro, kira-kira ada 747 perguruan tinggi swasta di daerah Jabotabek,” kata saya ke Gus Dur. Ia yang langsung berseloroh: “747? Angka dari mana tuh, kok mirip banget dengan pesawat Boeing 747?”

“Tahu enggak Mas,” sambung Gus Dur, “saya ini sudah lama mimpin UCLA, University Ciganjur Lenteng Agung, enggak kalah terkenal dengan sekolah UC Berkeley atau UC Los Angeles. Saya drop out dari Universitas Baghdad dan cuma mahasiswa pendengar di Al-Azhar, Kairo. Tetapi, saya mahasiswa Sekolah Kehidupan, saya melihat-lihat mengalami kehidupan nyata di lapangan.”

Saya mengangguk diam dan berkata dalam hati, Gus Dur memang sarjana yangsujana, simple dan rendah hati. Orang Jawa bilang dia itu tidak gumunan, tidak mudah kagetan, tidak mentang-mentang. Gelar apa pun, akademik, adat, gelar keagamaan, tidak ada artinya kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri dengan berkaca pada pahit getirnya tantangan hidup sehari-hari.

Saya teringat ucapan Bung Karno pada awal 1960-an ketika membuka Hari Sarjana UI di Kampus Salemba 4, Jakarta Pusat.

Mengutip pidato Bung Karno ketika memperkenalkan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, saya berkata dalam hati, “Paman Ho tak tamat sekolah tinggi, tetapi berhasil mengocar-ngacirkan pemerintah kolonial Perancis sehingga tahun 1954 Perancis takluk di Dien Bien Phu dan mundur dari Indo-China.”

Gus Dur adalah sosok genius yang tak perlu mengejar gelar akademik, apalagi dari sekolahan pojok jalan atau ruko murahan yang bertebaran di mana-mana. Tetapi, Gur Dur seperti juga Ho Chi Minh yang pernah magang sebagai koki di hotel di Place Vendome, Paris, adalah orang yang percaya diri pada garis tangan. Siapa tahu yang mengelola ruko sekolah-sekolahan itu berhasil karena ada tangan Tuhan yang membantunya keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Siapa tahu ijazah palsu yang dipersoalkan itu kelak membantu orang menjadi otodidak, yang karena rasa percaya dirinya besar sehingga tak memerlukan gelar: sah atau tidak! Atau, seperti kata Gus Dur, “Enggak usah repot-repot nertibkan (sekolah di) ruko-ruko itu. Lama-lama capai juga mereka ngurusin ijazah dengan segala tetek bengek cap, laminating dan figura.”

Benar juga. Butuh tenaga dan biaya sangat banyak untuk menertibkan sekolah tak keruan itu. Biarkan sekolah tadi layu tak berkembang. Biarkan orang mencari rezeki atau rugi sendiri kalau tidak ada peminat yang memercayai iklan yang dipasang di mana-mana dengan biaya semurah atau semahal apa pun. Biarkan ijazah palsu diedarkan sampai orang kapok.

Sekolah Kehidupan hanya perlu pelita hidup dalam hati kita masing-masing. Itulah ijazah yang sebenarnya kita selalu mencari, dari pengalaman hidup Ho Chi Minh, Gus Dur, dan ratusan tokoh tak bergelar akademik di seluruh pelosok Indonesia.

Education Management, My Thoughts

Lebih Baik Diam? (Ketiadaan Manajemen Keluhan)

Sebuah organisasi yang baik terbentuk dari kontribusi seluruh pihak, baik dari atasan maupun bawahan.  Begitu juga dengan sekolah. Institusi pendidikan dianggap berhasil ketika mampu memprediksi masalah, bukan hanya mengatasi.

Kemampuan memprediksi ini hanya akan muncul di institusi yang  sehat. Ada dua karakter yang sebaiknya dimiliki sekolah sehat, yaitu mampu menerima masukan dan kepemimpinan yang kuat. Bagaimana bisa? Oke, kita beberkan di bawah ini:

Yang pertama adalah manajemen keluhan atau complaint management yang baik. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang mampu mengelola semua masukan dan keluhan baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar bisa berarti dari orang tua, siswa, dan komunitas. Dari dalam bisa didapatkan dari guru, staf, dan manajemen sekolah.

Mungkin saat ini anda berpikir, “Seharusnya dari dalam itu berupa masukan, bukan keluhan.” Ya, mungkin idealnya demikian. Tapi, ayolah….  keluhan itu berasal dari ketidak mampuan orang yang mengeluh.

Katakanlah yang mengeluh itu adalah guru. Mereka melakukan itu bisa jadi karena area penyelesaiannya terlalu luas seperti sistem yang berantakan atau di luar wewenang, atau ketika sekolah memiliki kepala sekolah, yang abai dan tidak cakap, misalnya. Maka, wajar jika mereka mengeluh. Yang menjadi perhatian seharusnya adalah follow up dari keluhan tersebut, bukan siapa yang mengeluh.

Adalah sebuah kesalahan besar ketika guru atau siapapun yang mengeluh ini dibungkam demi pencitraan. APA YANG HARUS DICITRAKAN??? Setiap keluhan yang dibungkam dan lama atau tidak di follow up akan menumpuk laksana gunung es.

Belum lagi ketika kepala sekolah yang seharusnya menjadi penghubung antara pemilik dan guru memilih diam demi keberlanjutan hajat hidup pribadi dan melupakan amanah sebagai pemimpin.

Nah, berarti kita masuk ke pembahasan kedua yaitu kepemimpinan yang kuat sebagai ciri sekolah sehat. Beruntung saya berada di bawah pengayoman para pimpinan berkualitas di sekolah sebelumnya: Al Izhar, Tunas Muda, Sugar Group, dan Al Taqwa. Dari merekalah saya banyak belajar mengenai ilmu kepemimpinan.

Sungguh saya akan super galau jika berada di bawah kepemimpinan yang represif, yang meminta guru untuk diam demi pencitraan. Ada lho, sekolah seperti itu.. Yang kepala sekolahnya memilih diam dan melupakan amanah, yang penting aman dan keluarga kenyang. Yang gurunya tidak dianggap profesional sehingga tidak perlu diikat dengan kontrak. Yang pemiliknya lebih mementingkan bisnis daripada anak didik dengan merumahkan guru di tengah tahun ajaran tanpa diberi bimbingan lebih dulu. Lha wong perusahaan aja dapet SP sampai 3X kok, masa sekolah yang nyata-nyata merupakan institusi pendidikan tidak mendidik para pendidiknya.

Tapi lagi – lagi saya bersyukur karena keempat sekolah yang saya sebutkan di atas sangat profesional dan bukan jenis sekolah yang ‘khilaf ‘ tadi. Semoga siapapun guru,orang tua, dan siswa yang bertahan di sekolah tersebut dapat membantu sekolah bangkit dari kekhilafan.

Sungguh diam yang demikian membawa konsekuensi yang besar, yaitu hilangnya kepercayaan orang tua sebagai konsumen. Maka, tidak heran jika orang tua akhirnya memindahkan anaknya dan memilih sekolah lain. image

Nah, setelah membaca artikel ini, masihkah anda percaya bahwa diam lebih baik di setiap kesempatan? Saya kembalikan jawaban dan konsekuensinya ke tangan anda.